Feeds:
Pos
Komentar

Somasi Lamunti

SOMASI LAMUNTI

KEPADA PT. GLOBALINDO AGUNG LESTARI

Kepada Yth

Pimpinan PT. Globalindo Agung Lestari

Di

Kuala Kapuas

Salam hormat.

Sejak keberadaan PT. Globalindo Agung Lestari (PT.GAL) yang bergerak dibidang Perkebunan Kelapa Sawit di UPT Lamunti Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah (tahun 2006 sampai sekarang 2009) hampir selalu terjadi konflik lahan dan tanam tumbuh masyarakat ; baik itu permasalahan antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintahan desa, antar Pemerintahan Desa, masyarakat dengan Perusahaan, maupun Pemerintahan Desa dengan Perusahaan. Dan sampai sekarang tidak ada niat baik dari perusahaan untuk mau menyelesaikannya. Dari rata‐rata pertemuan guna menyelesaikan masalah tersebut, walaupun sudah diundang, pihak Perusahaan (PT. Globalindo Agung Lestari) sering tidak hadir dan terkesan meremehkan masalah yang ada. Sampai pada pertemuan terakhir pada tanggal 5 Juli 2009 dibalai desa Sriwidadi yang juga dihadiri pihak Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas, dari PT. Globalindo Agung Lestari walaupun sudah diundang tidak ada satupun yang hadir sehingga permasalahan juga tidak ada penyelesaiannya.

Melihat kondisi yang berkembang dan untuk menjaga suasana yang kondusif di UPT Lamunti, maka kami yang tergabung dan mendukung SOMASI LAMUNTI ini, menyatakan :

  1. Menolak dengan tegas keberadaan PT. Globalindo Agung Lestari di Desa Sriwidadi UPT Lamunti Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah karena tidak menghargai ketetapan yang telah diatur Undang‐Undang, Pemerintahan Desa, Adat Istiadat, maupun kebiasaan yang berlaku. (belum memiliki HGU, AMDAL dan kesepakatan yang jelas dengan masyarakat sudah berani melakukan penggarapan lahan dan penanaman).
  2. Meminta kepada pihak terkait khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas (Bupati Kapuas) untuk mencabut ijin lokasi yang diberikan kepada PT. Globalindo Agung Lestari maupun Perusahaan sawit lainnya di UPT Lamunti dan membantu penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan Perusahaan. (karena tidak seusai dengan UU No.15 tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian, Inpres No.2 2007, Master Plan maupun KTM).
  3. Menuntut pertanggung jawaban PT. Globalindo Agung Lestari yang telah menggarap lahan dan tanam tumbuh masyarakat. (karena tanpa ada kesepakatan dan ijin dari yang punya tanam tumbuh dan lahan, Perusahaan sudah berani menggarap).
  4. Selama belum ada penyelesaian yang jelas, maka PT. Globalindo Agung Lestari dilarang melakukan aktivitas perluasan dan penggarapan lahan baru.
  5. Meminta kepada seluruh warga dan tokoh masyarakat Lamunti dan sekitarnya untuk tidak mudah diadu domba oleh Perusahaan dan oknum tertentu, sehingga tetap menjaga suasana yang kondusif sampai permasalahan ini selesai.

Demikian SOMASI LAMUNTI ini dibuat dan disampaikan berdasarkan rasa sadar dan penuh rasa nasionalis. Dan jika dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah surat SOMASI LAMUNTI ini diterima PT. Globalindo Agung Lestari, tidak ada tanggapan yang baik dari Perusahaan, maka kami akan melakukan tindakan secara tegas sesuai Undang‐Undang, Adat Istiadat dan kebiasaan yang berlaku.

Lamunti Juli 2009

PENDUKUNG SOMASI LAMUNTI

  1. Kepala desa Sriwidadi                                                    Muhamad Fauzi                < Tanda tangan dan cap desa>
  2. Kepala desa Sumeber Makmur                  Yusuf                                     < Tanda tangan dan cap desa>
  3. Ketua BPD Sumber Makmur                       Dewansyah                        < Tanda tangan dan cap BPD>
  4. Kepala Desa Keladan Jaya                            Supriadi                                < Tanda tangan dan cap desa>
  5. Kepala Desa Saka makmur                           Haga Meldi                         < Tanda tangan dan cap desa>
  6. Kepal Desa Manyaho                                     Suparno                               < Tanda tangan dan cap desa>
  7. Kepal Desa Rantau Jaya                                 Mahrurozi                           < Tanda tangan dan cap desa>
  8. Ketua Forum Galam                                        Joko Maryata                     < Tanda tangan dan cap Forum>
  9. Ketua Forum Mahaga Lewu                        Rustam Efendi                   < Tanda tangan dan cap Forum>

Tembusan :

  1. Presiden Republik Indonesia
  2. Mentri Tranmigarsi dan Tenag Kerja
  3. DPR RI
  4. Komnas HAM
  5. Gubernur Kalimantan Tengah
  6. DPRD Propinsi Kaliamntan Tengah
  7. Bapedda Propinsi Kaliamntan Tengah
  8. Dinas Perkebunan Kalimantan Tengah
  9. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Keraj Kaliamntan Tengah
  10. Bupati Kabupaten Kapuas
  11. DPRD Kabupaten Kapuas
  12. Bappeda Kabupaten Kapuas
  13. Dinas Transmigarsi Kabupaten Kapuas
  14. Dinas Perkebunan dan Kehutana Kabupaten Kapuas
  15. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas
  16. Sawit Watch Indonesai
  17. Save Our Borneo
  18. Walhi Kalimantan Tengah
  19. Media cetak mapun media elektronik

TUNTUTAN AKSI

FRONT PEDULI RAKYAT KALIMANTAN TENGAH

“Bebas Dari Penjajahan Ekologi Menuju Keadilan Iklim”

Dampak dari kerusakan ekologi hari ini yang diakibatkan tingginya emisi dan laju degradasi hutan yang cepat mengakibatkan daya dukung ekologi semakin hancur. Fakta tersebut karena diakibatkan oleh negara-negara maju dengan industri dan komsumsi yang berlebihan dan investasi skala besar yang destruktif dan massif seperti perkebunan, tambang, HPH, Energi dan eksploitasi gambut. Dampaknya sudah dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dan mengancam keberlanjutan hidup umat manusia dibumi dengan terjadinya perubahan iklim yang mengakibatkan bencana dimana-mana seperti banjir, kekeringan, mencairnya es dikutub utara dan selatan karena meningkatnya suhu bumi dan mengancam ketahanan pangan rakyat karena berpengaruh langsung disektor pertanian. Dampak tersebut dirasakan juga oleh masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah, sehingga penting untuk menyuarakan keadilan iklim bagi bagi rakyat Kalimantan Tengah dalam membendung laju kerusakan hutan. Hingga hari ini kaliamantan tengah telah dibelah oleh perijinan untuk investasi yang terdiri dari perkebunan skala besar seperti sawit, tambang dan HPH seluas 12,294,052.28 atau 80 % dari total luas kalimantan tengah. Sisanya diberikan untuk konservasi yang terdiri dari taman nasional dan kawasan lindung lainya. Akibatnya sudah dipastikan masyarakat kalimantan tengah akan terancam menjadi kaum yang tidak bertanah (landless) di tanah sendiri karena luasan tanah yang tersisa apabila dibagikan dengan penduduk kalimantan tengah berdasarkan proyeksi pada tahun 2008 yaitu 2.057,300 masing-masing hanya tinggal mendapatkan 1.48 Ha saja. Selain itu bencana ekologi akan menjadi santapan masyarakat kalteng akibat kerusakan ekologi yang diakibatkan oleh industry yang massif tersebut. Bencana banjir akan menjadi ancaman tiap musim hujan, kebakaran hutan akan selalu hadir pada saat musim kemarau. Konflik sosial akan meningkat akibat konflik tanah (agraria) karena perebutan ruang antara masyarakat lokal, petani, masyarakat adat dayak karena tanah-tanah yang digusur dan dirampas merupakan kawasan kelola yang menjadi sumber penghidupan mereka. Kawasan penting lainya sudah dikuasi oleh lembaga international bertamengkan konservasi yang merupakan komprador yang bekerja sama dengan imprealisme untuk memperkuat kungkungan sistem feodal yaitu monopoli tanah di Kalimantan Tengah. Upaya untuk monopoli tanah tersebut dilakukan melaui perubahan RTRWP dengan mengalokasikan kawasan-kawasan penting untuk investasi bukan untuk kesejahteraan rakyat kalteng. Upaya tersebut dengan secara nyata sedang mempertontonkan pelanggaran hukum dinegeri yang katanya negara hukum dengan melakukan ahli fungsi kawasan yang melanggar undang-undang. Akibatnya Kalimantan Tengah secara sumberdaya alamnya telah dijajah oleh investasi yang yang diabdikan sepenuhnya untuk Negara maju bukan untuk kesejahteraaan masyarakat kalteng. Kekayaanya dikeruk abis untuk konsusmi luar negeri sementara rakyat dikalimantan tengah terancam dengan bencana ekologi, kehilangan tanah dan konflik social. Sebagai anak bangsa yang sadar akan kenyataan tersebut, maka Front Peduli Rakyat Kalimantan Tengah yang terdiri dari elemen-eleman massa rakyat yang terdiri dari ORNOP, Pemuda/Mahasiswa, Organisasi Tani, dan elemen lainya menyuarakan tuntutan antara lain : 1. HENTIKAN PEMANASAN GLOBAL DENGAN MENGURANGI EMISI NEGARA MAJU DENGAN DAN MENGHENTIKAN IJIN UNTUK INVESTASI YANG MERUSAK. 2. JANGAN JADIKAN HUTAN KALIMANTAN TENGAH SEBAGAI CUCI TANGAN ATAS EMISI NEGARA MAJU DENGAN MENOLAK PROGRAM YANG MENJUAL HUTAN KALTENG. 3. LINDUNGI KAWASAN PENTING UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT BUKAN UNTUK INVESTASI APALAGI BROKER KARBON. 4. HENTIKAN EKSPANSI PERKEBUNAN SAWIT DAN KONSENSI BATU BARA YANG MERAMPAS HAK-HAK RAKYAT DAN MERUSAK LINGKUNGAN DIKALIMANTAN TENGAH. 5. USUT TUNTAS PELANGGARAN TATA RUANG KALTENG JANGAN ADA PEMUTIHAN. Tuntutan aksi ini harus menjadi seruan seluruh rakyat Kaliamantan Tengah untuk bebas dari penjajahan ekologi, karena apabila diam , sadar atau tidak sadar kita juga sedang mengamini perbudakan dan penjajahan sumberdaya sebagai sebuah kewajaran sehingga mengurangi kepekaan kita melihat penindasan yang ada disekeliling kita. Palangkaraya, 22 April 2009 Front Peduli Rakyat Kalimantan Tengah Save Our Borneo, WALHI Kalteng, Mitra LH Kalteng, Pokker SHK, Yayasan Betang Borneo, Green Studen Movement, Serekat Hijau Indonesia, JARI Kalteng, Mapala Comodo FE Unpar, Mapala Dozer Teknik Unpar, Slankers Klub Palangkaraya BEM Unpar, BEM STAIN, Serikat Petani Kotawaringin (SPKW) Pangkalan Bun, Aliansi Rakyat Tani Barito (ARTB), Aliansi Rakyat Pengelola Gambut (ARPAG), Lembaga Dayak Panarung, Yayasan Petak Danum, Mitra Insani

INDONESIA MASIH TERJAJAH
APARAT NEGARA BERTINDAK ATAS KEPENTINGAN ASING UNTUK MEMBUNGKAM KEBEBASAN DAN DEMOKRASI MASYARAKAT SIPIL

Palangkaraya, 13 Mei 2009.
Indonesia merupakan negara yang didirikan atas dasar nilai-nilai demokrasi yang tentunya menjungjung tinggi hak-hak sipil dalam menyampaikan aspirasinya sebagaimana yang tertuang dalam konstitusi Negara ini.
Berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh Aliansi Manado yang menyelenggarakan Forum Kelautan dan Keadilan Perikanan mendapat tindakan represifitas dari pihak kepolisian disela-sela pembukaan WOC-CTI pada tanggal 11 mei 2009 di Manado sulawesi utara. Akibatnya aktivis ditangkap termasuk Direktur Ekseskutif Walhi Nasional (Berry Nahdian Furqon) dan Kepala Departemen Penguatan Regional Walhi (Erwin Usman). Tidak berhenti disitu, selanjutnya nelayan tradisional yang berasal dari philipina, kamboja, Malaysia juga diancam akan dideportasi secara paksa dan dikembalikan kenegaranya. Tindakan represifitas tersebut merupakan tindakan yang reaksioner untuk membungkam suara-suara protes yang dilakukan oleh masyarakat sipil terhadap ketidak adilan iklim yang salah satu pembahasan dalam topik WOC dan ITC di Manado tersebut.
“Polisi tak punya hak untuk merepresi inisiatif aktivis dan nelayan tersebut, harusnya aparat kepolisian harus melindungi forum tersebut karena nelayan tradisional menyediakan makanan untuk 530 juta orang di kawasan Asia Pasifik. Sektor perikanan memproduksi 8,89 juta ton ikan tiap tahun, memasok hampir 40 persen protein penduduk Asia”,

World Ocean Confrence (WOC) – Coral Triangle Inisiatif (CTI) dikhawatirkan akan menghasilkan kesepakatan-kesepakatan bilateral, regional dan internasional yang akan merugikan nelayan-nelayan di Asia pasifik. “Proyek CTI diduga menjadi pintu komersialisasi kawasan konservasi, yang akan merampas wilayah kelola nelayan tradisional, bersama penetapan kawasan-kawasan konservasi secara masif, dibawah control kolaborasi LSM-LSM internasional dari negara-negara Imprealisme. Mereka bahkan berulang kali menyalahkan nelayan-nelayan tradisional sebagai pelaku penangkapan ikan illegal, perusakan hutan mangrove dan penangkapan ikan yang tidak lestari”.
CTI akan mengontrol pengelolaan kawasan terumbu karang pada enam negara, dengan memperbanyak penetapan kawasan konservasi. Forum Aliansi Manado percaya bahwa menggunakan peran laut untuk mengurangi dampak perubahan iklim, hanya dapat berhasil sempurna, dengan memulai pengakuan terhadap hak-hak nelayan tradisional dan perlindungan terhadap wilayah tangkap ikan tradisional nelayan. Tanpa itu, mustahil CTI mampu menjawab dampak perubahan iklim. Sebaliknya, CTI akan menjadi alat LSM-LSM internasional mendapatkan dana iklim, lewat skema-skema Protokol Kyoto.

Tak hanya itu, CTI membuka pintu perdagangan bebas konservasi dengan pebisnis raksasa tambang dan migas. Lembaga-lembaga konservasi internasional seperti CI, TNC dan WWF sebagai pendukung utama CTI, juga bergabung dengan lembaga keuangan internasional dan perusahaan tambang mempromosikan BBOP atau Business and Biodiversity Offsets Programme.
Inilah mekanisme yang sedang mereka siapkan untuk mengkompensasi pengerukan bahan tambang di kawasan konservasi. Kontrol LSM internasional dan perusahaan tambang skala besar akan mengikis hak-hak nelayan dan kedaulatan negara –negara anggota CTI.

Saat ini, sudah 500 lembaga pendukung BBOP, termasuk International Council on Mining and Metal (ICMM), International Petroleum Industry Environmental Conservation Association, Goldman Sachs, World Bank, World Resource Institute (WRI).

Sehingga dapat dipastikan tindakan aparat kepolisian tersebut sesungguhnya telah melanggar hak-hak dasar rakyatnya sendiri dan mengisyaratkan rezim hari ini sedang mengabdi kepada kepentingan asing bukan melindungi hak-hak dasar rakyat Indonesia terutama nelayan tradisioanal yang menggantungkan hidupnya disektor perikanan malah membungkam hak-hak demokrasi rakyat dengan tindakan fasisme.

Justru tindakan represifitas kepolisian tersebut sedang memamerkan kepada dunia international bahwa tindakan pembungkaman demokrasi tersebut sudah melanggar hak-hak dasar yang merupakan hak asazi manusia sesuai dengan konvensi universal tentang hak asasi manusia (Universal Declaration of Human Right) yang mengikat bagi seluruh negara di dunia termasuk Indonesia.
Berkaitan dengan hal tersebut maka kami menuntut :

1. Mendesak kepada Kapolri, Kapolda Sulut dan Kapolwiltabes Manado untuk menghentikan tindakan represif kepolisian kepada aliansi Manado yang sedang menyelenggarakan Forum Kelautan dan Keadilan Perikanan disela-sela forum WOC-ITC yang sedang berlangsung di manado sulawesi utara.
2. Manyampaikan protes keras dan mengutuk atas tindakan represif dan penangkapan terhadap aktivis dan nelayan karena tindakan tersebut melanggar hak asazi manusia dan sedang membungkam demokrasi dan kekebasan menyampaikan pendapat sesuai yang tertuang dalam konstitusi Negara Indonesia.
3. Pihak Kapolri dan Kapolda Sulut menyampaikan permintaan maaf terhadap tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian tersebut karena upaya forum kelautan dan keadilan adalah untuk kedaulatan negara atas penjajahan yang coba dilakukan oleh negara asing yang mengincar sumberdaya kelautan di Indonesia melalui kedok WOC- CTI.
Demikian surat ini kami sampaikan sebagai anak bangsa yang peduli terhadap kedaulatan negara Indonesia ini dari bentuk penjajahan yang masih berlangsung dinegeri ini.

Seruan Front Peduli Rakyat Kalteng
“Bebas Dari Penjajahan Ekologi
Untuk Keadilan Iklim”

Dalam Rangka Memperingati Hari Bumi 22 April 2009

Liberalisme, akar kerusakan lingkungan
Indoensia merupakan salah satu Negara yang menganut sistem ekonomi politik neoliberalisme karena Indonesia merupakan salah satu negara yang strategis untuk menjalanken ekonomi kapitalis oleh negara-negara imprealis.
Saat ini konsolidasi kekuatan imprelisme di Indonesia mengisntrumenkan basis sosial yang bercorak feodalisme, dimana konsolidasinya adalah monopoli tanah. Hal ini merupakan fakta yang tidak terbantahkan dimana konsolidasi modal adalah pengusaan atas tanah yang luas dengan industri perkebunan skala besar, HPH dan HTI, dan tambang dimana syarat utama adalah membutuhkan tanah yang luas. Industri ini menguasi hampir dari setengah daratan Indonesia terutama perkebunan sawit yang saat ini merupakan komoditas yang lagi laku dipasaran international. Celakanya akibat dari krisis keuangan dunia yang merupakan salah satu ciri keroposnya imprealisme, berdampak pada sektor-sektor yang merupakan basis kehidupan rakyat dimana petani, nelayan, buruh dan kaum miskin kota menyandarkan ekonominya.
Sementara corak ekonomi liberal indonesai tidak bertumpu pada perekonomian rakyat yang berbasiskan pada kerja kolektif dan kerja sosial rakyat. Industri yang dibangun adalah untuk mengabdi kepada kepentingan negara-negara maju. Ciri-ciri ini dapat dilihat dari industri yang ada di Indonesia merupakan industri kecil dan setengah jadi, artinya indonesia hanya menjadi wilayah penghisapan atas sumberdaya alamnya. Misalanya industri perkebunan sawit yang menghasilkan CPO dan produk turunanya 75 % dieksport keluar negeri,begitu juga Industri batu bara pada tahun 2007 hasil produksinya mencapai 200 juta ton / tahun namun 80 % nya untuk kebutuhan luar negeri hanya 40 juta ton atau 20 % yang dikomsumsi dalam negeri. Sementara sektor migas lainya sudah dikuasi oleh perusahan mutinasional yang berasal dari Negara-negar imprealisme pimpinan amerika serikat seperti Exxon, Freeport, Newmont dll. Fakta ini mencirikan Indonesia sebagai Negara yang setengah jajahan dimana sumber daya alam di abdikan untuk Negara maju.
Hampir setiap kebijakan ekonomi dan politik Indonesia diintervensi oleh lembaga-lembaga international seperti IMF. World Bank, ADB dan lainya. Bantuan utang selalu mensyaratkan konpensansi yaitu kebijakan yang menjual sumberdaya alam negeri ini. Sementara rakyat Indonesia mengalami beban hidup yang sangat berat dimana mereka akan terancam dengan kemiskinan, bencana ekologi dan kematian yang selau mengintai akibat rusaknya lingkungan hidup faktanya rakyat indonesi miskin diatas tanah yang kaya. Seharusnya pemerintah sudah mulai mengantisipasi kejadian bencana belakangan ini akibat kerusakan ekologi yang di sebabkan oleh industri ekstraktif yang merusak hutan dan merampas tanah rakyat. Moment krisis imprealisme tersebut seharusnya dijadikan pelajaran bahwa struktur ekonomi yang berbasiskan liberal tidak cocok untuk diterapkan diindonesia, kekuatan ekonomi rakyat dengan modal sumber daya alam yang kaya seharusnya menjadi modal yang utama untuk membangun ekonomi negara untuk kesejahteraan rakyatnya, namun sayangnya krisis ekonomi global justru semakin memacu pemerintah untuk menambah utang luar negeri, dimana Indonesia telah menyetujui utang luar negeri baru untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dari Jepang dan Perancis dengan nilai Rp 550 triliun akan menambah beban rakyat.
Proses demokrasi rakyat melalui pemilu tidak akan merubah apapun dari kondisi dan realitas rakyat hari ini, demokrasi semu ini masih dikuasi oleh para pemodal yang masuk menjadi legislator dan pemerintahan yang berkolaborasi menjadi kapitalis birokrat. Sudah dipastikan kedepanya pengerukan sumberdaya alam dan kondisi lingkungan akan semakin parah. Tujuan utama dari kaum kapitialis birokrat adalah mempertahankan basis social feodalistik yaitu monopoli tanah dan industri yang mengabdi pada negara maju.
Kekuatan politik rakyat masih jauh dari harapan justru bayangan kehancuran yang ada didepan mata dengan masih berkuasanya kelas penguasa yang berkolaborasi dengan kapitalis hari ini. Rakyat harus bergerak untuk menyurakan hak-hak dasar mereka sebagai manusia yang bebas dari penghisapan dan kepastian akan keberlajutan hidup dengan mencari altrenatif aspirasi politiknya.

Kondisi Sumber Daya Alam diKalimantan Tengah

Kalimantan tengah merupakan salah satu bagian integral dari wilayah republik indonesaia yang merupakan bagian dari situasi ini. Kalimantan tengah yang luas dan kaya akan sumberdaya alam tidak terlepas dari incaran kapitalisme melaui investasi yang ekstraktif. Dari data yang diperoleh walhi kalteng perijinan untuk perkebunan sawit hingga tahun 2008 berjumlah 323 buah dan sudah menguasai sekitar 4.051.416,35 hektar dan kebanyakan adalah perusahaan asing dan perusahaan monopoli seperti wilmar, musimas, sinarmas dan astra. Sementara ijin konsensi dikehutanan yang terdiri dari ijin HPH/IUPHHK,HTI,IPK dan IPHHK dengan jumlah 759 ijin konsensi juga sudah menguasai wilayah Kalimantan tengah seluas 4.932.145,49 yang sudah dipastikan menggusur wilayah kelola masyarakat dayak yang bergantung dari sumberdaya hutan. Yang paling parah adalah jumlah perusahaan tambang batubara, emas dan lainya yang paling massif dalam merusak lingkungan hidup dikalteng karena menggunakan sistem open pitmining (tambang terbuka). Ijin pertambangan (Ijin KK, PKP2B, KP, Ijin Pertambangan Rakyat Daerah dan Ijin Pertambangan Daerah) hingga tahun 2007 mencapai 563 ijin dengan luasan mencapai 3.310.490.44 ha. Kawasan ijin tersebut hanya dimiliki oleh segelintir orang saja yang paling mengerikan adalah wilayah penting yang merupakan kawasn resapan air sudah dikuasai oleh perusahaan multinasioanal seperti BHP.Biliton, PT.Indomuro Kencana, dan Asmin Koalindo yang terindikasi masuk dikawasan hutan lindung. Melihat kondisi tersebut dari total wilayah dataran kalteng yang luasnya 15,356,800 Hektar, artinya 80 % wilayahnya sudah diberikan dan dikuasi oleh investasi dan pihak asing sejumlah 12,294,052.28 ha sementara sisanya untuk kawasan konservasi yaitu hutan lindung dan taman nasional. Hal itu menunjukan pengusaan tanah sebesar-besarnya diberikan kepada pihak investasi sementara rakyat kalimantan tengah tidak mendapatkan keuntungan dari investasi tersebut justru ancaman akan menjadi landless (tidak bertanah) dan kemiskinan absolut. Padahal melihat komposisi masyarakat Kalimantan Tengah penduduknya banyak bekerja disektor pertanian yang mengandalakan tanah sebagai alat produksinya. Selain industri tersebut salah satu ancaman adalah konservasi yang berbasikan kawasan dengan masuknya pihak asing dalam pengelolaan kawasan. Konservasi dimaknai sebagai hal-hal yang scientitis yaitu ilmu yang masih menyerap konsep yeloow stones ala amerika yang mensyaratkan proteksi kawasan untuk konservasi yang tentunya akan mengusir masyarakat yang sudah lama hidup dikawasan tersebut. Nilai-nilai pengelolaan kawasan berbasiskan kearifan lokal yang selam ini sudah dilakukan turuntemurun dipinggirkan bahkan dimusnakan oleh ilmu pengetahuan yang justru tidak ilmiah. Lembaga-lembaga konservasi ini selalu menggunakan tameng untuk penyelamatan lingkungan padahal sesungguhnya yang dikejar adalah motif ekonomi (bisnis konservasi) dan monopoli tanah yang merupakan basis sosial feodalistik yang masih dipertahankan oleh kapitalisme melaui kompradornya yaitu lembaga konservasi international.
Kalimantan tengah merupakan salah satu wilayah yang akan dijadikan demo untuk program REDD (Reduction Emision Degradation and Deforestation) salah satu hasil pertemuan PBB untuk perubahan iklim dibali tahun lalu (UNFCCC) yang mengabaikan nilai-nilai keadilan. Secara umum ini hanya metode akal-akalan Negara maju pimpinan amerika serikat seolah-olah peduli terhadap perubahan iklim akibat pemanasan global sehingga Indonesia sebagai salah satu negara tropis dipaksa untuk menjaga hutanya sementara mereka sendiri tidak mau menurunkan komsumsi dan industri yang mengakibatkan terjadinya efek rumah kaca yang paling besar. Mekanisme yang ditawarkan adalah kompensasi dengan menghitung karbon yang dikeluarkan oleh hutan Indonesia artinya fungsi hutan hanya dipandang sebagai komoditas yang merupakan ciri kapitalis. Kawasan sejuta hektar yang rusak akibat kebijakan fasisme orde baru merupakan salah satu kawasan yang akan dijadikan wilayah yang menggunakan konsep REDD dan coba menggandeng pihak swasta untuk merehabilitasi kawasan tersebut. Fakta ini menunjukan bahwa kawasan PLG dijadikan kawasan yang bernilai ekonomis karena masuknya pihak swasta dalam pengelolaanya akan lebih mengutamakan keuntungan daripada nilai sosial dan keanekaragaman hayati dari kawasan tersebut. Ini merupakan pengalihan tanggung jawab pemerintah kepada pihak swasta yang akan berdampak buruk bagi lingkungan dan keterancaman terhadap akses-akses penghidupan rakyat.
Akibat rakusnya industri ekstraktif tersebut dan monopoli tanah yang dilakukan oleh kapitalis akan mengakibatkan kerugian yang sangat besar yang dialami oleh rakyat dan negara ini, perampasan hak atas tanah, penggusuran dan represifitas negara akan meningkat, bencana ekologis seperti banjir, tanah longsor dan badai siap merengut milik kita termasuk nyawa umat manusia. Artinya penguasaan monopoli tanah untuk investasi ekstraktif akan merusak lingkungan, dan lingkungan yang rusak berdampak pada semua sektor kehidupan rakyat. Tiada lain dan tiada bukan kepada semua pihak yang sadar harus menggalang seluruh elemen bangsa untuk melawan semua bentuk penghisapan dan penjajahan termasuk penghisapan sumberdaya alam dikalimantan tengah dengan menyatukan diri bersama untuk menghentikan investasi yang merampas tanah rakyat, investasi yang tidak mengindahkan kaeadah-kaedah ekoligi, dengan menghancurkan sistem monopoli tanah sebagai basis social feodalisme dengan merebut ruang-ruang untuk kesejahteraan rakyat dan keberlanjutan lingkungan dan kehidupan umat manusia di bumi.

Palangkaraya, 22 April 2009

FRONT PEDULI RAKYAT KALIMANTAN TENGAH

Save Our Borneo, Walhi Kalteng, Mitra LH Kalteng, , Pokker SHK, Yayasan Betang Borneo, Green Studen Movement, Serekat Hijau Indonesia, JARI Kalteng, Mapala Comodo FE Unpar, Mapala Dozer Teknik Unpar, Slankers Klub Palangkaraya
BEM Unpar, BEM Stain, Serikat Petani Kotawaringin (SPKW) Pangkalan Bun
Aliansi Rakyat Tani Barito (ARTB), Aliansi Rakyat Pengelola Gambut (ARPAG)
Lembaga Dayak Panarung, Yayasan Petak Danum, Mitra Insani

KRISIS RESESI EKONOMI GLOBAL, INFLASI DAN PENGARUH TERHADAP PETANI SAWIT
Krisis Ekonomi Politik Indonesia Ditinjau Dari Sistem Perkebunan Skala Besar

Disajikan oleh Badan Persiapan Pembentukan Nasional
Serikat Petani Kelapa Sawit (BPPN- SPKS)

Bagian Kedua

Akar Persoalannya Adalah Sistem Perkebunan Skala Besar
Sistem perkebunan skala besar hari ini tidak terlepas dari sejarah kolonialisme di Nusantara ditandai dengan komersialisasi komoditas yang laku dipasaran dunia oleh portugis, spanyol dan terakhir adalah kolonial belanda, sistem ini masih mewarisi sistem politik usang yang mengandalkan monopoli atas tanah ( sistem ekonomi politik feodal) dengan menjadikan pemilik perkebunan sebagai tuan tanah yang memonopoli penguasaan tanah yang sangat luas, serta mengendalikan kekuasaan politik diwilayah tersebut dengan tersedianya buruh yang banyak dengan upah yang rendah merupakan syarat pokok dari beroperasinya sistem ini. Disamping itu syarat–syarat lain yang harus tersedia agar lebih lancar seperti kebijakan pemerintah, tekhnologi, birokrasi yang bisa dikontrol secara efektif, manajemen modern dan lain sebagainya. Untuk memperoleh syarat tersebut perusahaan tidak segan–segan menggunakan cara–cara yang melanggar nilai kemanusiaan. Pemenuhan syarat–syarat tersebut menyebabkan perubahan yang mendasar bagi kehidupan masyarakat, dimana tanah dan kekayaan alam yang selama ini menjadi sumber hidup dan kehidupan masyarakat terampas dengan hadirnya sistem tersebut.
Dalam relasi produksinya perkebunan besar menggunakan sistem kapitalisme dengan mempekerjakan buruh yang dibayar dengan uang. Sementara pemenuhan kebutuhan sangat berorientasi pasar dengan upaya pemenuhan komsumsi negara-negara barat sementara kebutuhan ditingkat rakyat bukan menjadi tujuan utama pembangunan perkebunan sawit. Hal ini yang sangat dirasakan oleh petani sawit saat ini dengan terpuruknya harga TBS karena tidak tersedianya industri pengolahan dan turunan CPO dalam negeri berdasarkan kebutuhan rakyat indonesia.
Maka secara sederhana ekonomi politik perkebunan skala besar menjadikan majikan didalam pemilik perusahaan perkebunan merupakan tuan tanah ”tipe baru” baik yang dijalankan oleh perusahaan swasta maupun perusahaan negara. Istilah tuan tanah ”tipe baru” digunakan karena perusahaan perkebunan menguasai tanah yang sangat luas, dia tidak bekerja ditanah tersebut secara langsung dan hasilnya sangat berlebih yang diambil dari penindasan dan penghisapan terhadap kaum buruh dan petani berupa nilai lebih dengan mengambil waktu dan hasil kerja kaum buruh, serta produk lebih dengan mengambil hasil produksi yang dari petani kelapa sawit (monopoli proses budidaya dan monopoli hasil produksinya). Jadi, tuan tanah ”tipe baru” dalam relasi produksi didalam sistem perkebunan skala besar merupakan pihak yang paling diuntungkan oleh sistem ini dan petani sawit hanya menjadi objek hisapan untuk pemenuhan kebutuhan TBS.
Struktur sosial yang ada di perkebunan sawit yaitu terdiri dari 1).Tuan tanah tipe baru atau perusahaan yang memonopoli tanah 2). petani sawit ( plasma yang di bagi dalam 3 kategori yaitu buruh tani, petani plasma, dan petani bertanah / non sawit, 3) dan buruh industri merupakan sistem sosial yang ada di perkebunan sawit hari ini. Apabila dilihat dari sudut kepentingannya jelas yang paling berkepentingan adalah pihak perusahaan perkebunan karena mereka yang paling banyak mendapatkan keuntungan dari sistem tersebut. Disusul oleh elit – elit yang menjadi parasit yang diuntungkan oleh sistem tersebut. Sedangkan buruh kebun / tani, petani plasma, buruh industri perkebunan merupakan pihak yang hadir dipaksa oleh sistem tersebut dan keadaan saat ini sudah menjadi bagian yang terlanjur berada dalam lingkaran sistem perkebunan skala besar dan masyarakat lain terutama petani non plasma / non sawit merupakan pihak yang tidak terlalu berkepentingan terhadap sistem tersebut karena tidak memiliki relasi langsung terhadap sistem perkebunan tersebut, namun demikian sebagai bagian kolektif kaum tani, masyarakat adat dan masyarakat pedesaan pada umumnya memiliki nasib yang sama yakni terancam tanahnya untuk perluasan perkebunan ataupun dihambatnya proses produksi (budidaya).
Harga TBS yang anjlok hari ini tidak terlepas pada penerapan sistem ekonomi politik perkebunan skala besar yang masih dijaga oleh pemodal dan birokrasi yang mengabdikan diri kepada kaum imprealisme yang mencirikan beberapa hal yang di praktekan dalam sistem perkebunan skala besar ini diantaranya:
Pertama mengandalkan kosentrasi produksi dan monopoli dalam hal ini areal perkebunan sawit dikonsentrasikan dalam satuan wilayah yang sangat luas dan hanya dimonopoli oleh pemain besar ( Wilmar, Sinarmas, Golden Hope/SimeDarby, Asian Agri, Astra Agro ) mereka kemudian membentuk holding-holding pada perusahan induk dan melakukan merger dengan berbagai jalan, yaitu: menjadi anggota dalam cabang industri yang sama, hanya terlibat dalam berbagai pemrosesan bahan mentah, produsen untuk bahan mentah dan perantara bagi produk tertentu misalnya dengan unilever, nestle, catburry, Cargill, Arnott, Cognis dan Procter & Gamble yang merupakan produsen bahan makanan yang berasal dari CPO, terlibat dalam berbagai lini produksi namun berada dibawah satu korporasi, misalnya saja Sinarmas yang juga melakukan produksi diluar dari bisnis minyak sawit, Astra Agro yang mempunyai bisnis otomotif yang sangat terkenal.
Kedua adalah capital finance (uang) dimana bank kemudian merubah fungsinya dari hanya sekedar mediator dalam penjualan kemudian mulai masuk pada kegiatan produksi dimana uang didistribusikan oleh bank melaui pinjaman untuk kegiatan produksi sehingga fungsinya menjadi aktif bahkan sinarmas memiliki bank sendiri untuk mengakumulasi keuntungannya. Yang paling gress adalah ternyata FED (Bank Central Amerika) adalah perusahaan milik swasta yang terdiri dari beberapa bank sentral termasuk lehman brother yang bangkrut akibat kredit perumahan yang macet (subprime mortgage) dan juga oleh milik 300 orang pribadi yang sangat powerfull yang bisa seenaknya bisa mencetak US Dollar tanpa jaminan emas murni satu gram pun . Selain itu IMF melaui cabang bisnisnya IFC (International Finance Corporation) juga menyalurkan kredit kepada kelompok wilmar group dalam melakukan investasi di sector industri sawit ini, selain itu bank –bank swasta seperti HSBC, AMRO Bank, Rabbo Bank, Standar Charter Bank merupakan nama-nama Bank yang aktif dalam memberikan kredit untuk perkebunan.
Ketiga adalah eksport capital, dimana eksport capital berkembag dari hasil akumulasi capital. Agar tidak terjadi krisis over-produksi karena surplus kapital, maka mereka mengeksportnya ke luar negeri. Alasan utamanya adalah untuk memproteksi dan menambah pendapatan mereka dan rata-rata keuntungan. Sasaran dari eksport kapital adalah negara-negara yang terjajah dan setengah jajahan termasuk Indonesia, ini adalah praktek baru dari kolonialisme atau disebut juga dengan neo-kolonialisme. Ekspor capital di negara terjajah dan setengah-jajahan diarahkan pada pembangunan berbagai macam cabang industri yang melayani kepentingan negara-negara imperialis (industri ini utamanya dalah industri manufaktur, pengepakan ekspor bahan mentah dan pertanian, atau industri sekunder yang menyediakan barang konsumsi). Misalnya saja Bank Dunia (Wold Bank) memberikan pinjaman kepada pemerintah Indonesia setelah investasi terhadap sektor kayu, tambang kini investasi utang yang merupakan rekayasa lembaga keuangan international bergerak ke isu perkebunan dalam kerangka program revitalisasi perkebunan yang dicanangkan tahun 2007 dengan komoditas utama adalah sawit (unggulan), kemudian karet dan kakao. Untuk memperoleh keuntungan tentunya mereka akan mendikte pemerintah melaui politik dan ekonomi negara penerima kredit untuk menerbitkan undang-undang yang berpihak pada kepentingan modal semisal, UU Perkebunan tahun 2003, UUPMA tahun 2007, kepmentan no. 21 Tahun 2007 dan inpres tentang biofuel.
Pertanyaan selanjutnya mengapa eksport CPO Indonesia terganggu yang mangakibatkan turunya harga TBS bagi petani sawit, padahal sesunguhnya negara tujuan eksport CPO Indonesia ke negara India, Belanda dan China ? jawabanya karena akumulasi capital berasal dari Negara imprealis pimpinan Amerika, sehingga gejolak yang terjadi di Amerika langsung menghantam telak pasar eksport diseluruh dunia termasuk Indonesia yang mengorbankan petani sawit.

Darimana Memulai Melakukan Pembaharuan Sistem Perkebunan Skala Besar Kelapa Sawit ?
Pertanyaan klise bagi yang sedang berjuang untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan demokrasi termasuk berjuang untuk Pembaharuan Sistem Perkebunan Skala Besar Kelapa Sawit. Dan, jawaban yang harus dibuat tidak sebatas sederet pengertian teoritik namun yang terpenting mampu menjadi pisau tajam yang dapat membabat ilalang dalam membuka jalan perintisan. Sebab, pertanyaan yang diajukan diatas mengajak kita untuk memahami posisi, kedudukan dan tahap kerja yang sedang kita lakukan. Dengan mengerti akan letak proses kerja kita maka setapak langkah yang akan kita lakukan menjadi sangat bermakna bagi langkah – langkah kedepan yang masih terbentang panjang menantang, penuh liku dan ranjau.
Berlandaskan pada kondisi kongkrit struktur sosial diwilayah sekitar Perkebunan Skala Besar Kelapa Sawit maka kita dapat menentukan dimana titik memulai kerja pembaharuan sistem tersebut kedalam sistem yang adil, sejahtera dan demokratis. Dengan meletakkan dan mendudukkan elemen yang paling dirugikan (baca: korban) oleh sistem sebagai aktor pembaharuannya. Karena, korban merupakan elemen yang memiliki segi hari depan setelah sistem tersebut diperbaharui, dimana cita – citanya kedepan korban menjadi aktor yang akan memegang peranan pokok dalam sistem perkebunan yakni berkedudukan sama dengan Perusahaan Perkebunan atau bahkan berkedudukan lebih tinggi dari perusahaan. Dengan demikian, berdasarkan susunan struktur sosoial didalam wilayah perkebunan maka buruh tani / kebun, petani plasma, buruh industri perkebunan merupakan pihak yang paling dirugikan (korban) oleh sistem perkebunan besar kelapa sawit. Sedangkan petani non plasma / non sawit keadaannya tidak stabil dengan adanya sistem tersebut, dimana elemen ini merupakan elemen yang terancam oleh sistem perkebunan skala besar kelapa sawit karena sistem tersebut dengan watak dasarnya monopoli akan melakukan perluasan secara terus menurus. Sedangkan, elite birokrasi, elite politik, preman maupun tokoh – tokoh informal (tokoh yang sudah dibeli) merupakan pihak yang harus diwaspadai, sebab elemen tersebut merupakan elemen parasit yang diuntungkan oleh sistem perkebunan skala besar kelapa sawit sementara pemilik perusahaan perkebunan (Tuan Tanah ”Tipe Baru”) merupakan pihak yang mengambil keuntungan paling besar didalam Sistem Perkebunan Skala Besar Kelapa Sawit dengan merampas dan mengancam tanah – tanah petani, menindas dan menghisap buruh, serta merusak tatanan sosial dan kebudayaan masyarakat.
Dengan demikian, langkah yang seharusnya kita lakukan menjadikan buruh tani / kebun, petani plasma dan buruh industri perkebunan sebagai kekuatan pokok dalam mewujudkan pembaharuan sistem perkebunan skala besar. Walaupun kelihatan ada pertentangan antara buruh tani / kebun disatu sisi dan disisi lain petani plasma, disisi lain juga ada buruh industri perkebunan namun sesungguhnya pertentangan tersebut bukan pertentangan yang pokok maupun pertentangan yang mendasar serta tidak memiliki sifat – sifat pertentangan yang bisa saling meniadakan kalau penanganan terhadap pertentangan tersebut dengan tepat. Namun jika didalam menangani pertentangan tidak tepat maka bisa dimanfaatkan oleh pihak yang justru menjadi lawan utama yakni Perusahaan Perkebunan beserta antek – anteknya seperti kejadian yang kita rasakan saat ini, dimana buruh kebun dan buruh industri perkebunan digunakan oleh perusahaan untuk berhadapan dengan Petani Plasma. Bahwa dengan pendekatan sama – sama korban akan mampu menyatukan Buruh Tani / Kebun, Petani Plasma dan Buruh Industri Perkebunan kedalam satu barisan yang kokoh dan kuat. Kemudian, dengan menitik tekankan perjuangan berdasarkan kepentingan dasar ketiga elemen tersebut akan menjadi lem perekatnya, dimana kepentingan dasar buruh tani / kebun, petani plasma adalah kepastian atas tanah, kemerdekaan dalam berbudidaya dan jaminan kelayakan hasil produksinya sedangkan kepentingan buruh industri perkebunan berupa terjaminnya keamanan atas pekerjaannya. Maka, dengan membangun kesepemahaman dan membuat kesepakatan bersama dari tiga elemen tersebut menjadi keniscayaan yang tidak bisa dipungkuri untuk bergerak bersama dalam satu barisan perjuangan dalam mewujudkan pembaharuan sistem perkebunan skala besar kelapa sawit.
Jadi, agar bisa terwujud kesatuan (aliansi) dasar antara buruh tani / kebun, petani plasma dan buruh industri perkebunan maka terlebih dahulu harus disiapkan syarat–syaratnya yakni terbangunnya organisasi tani (buruh tani / kebun, petani plasma) dan organisasi buruh (buruh industri perkebunan). Dengan terbangunnya organisasi buruh dan organisasi tani maka kesepemahaman, kesepakatan dan gerak langkah perjuangannya akan dilakukan secara bersama – sama dengan organisasinya. Sebab, tanpa terbangunnya organisasi massa demokratik akan semakin jauh menyatukan kekuatan korban kedalam barisan perjuangan bersama. Masing–masing individu didalam elemen akan terpecah kepentingannya sehingga mudah sekali dicerai beraikan kedalam kepentingan subyektif yang akan merugikan perjuangan dalam melakukan Pembaharuan sistem perkebunan skala besar kelapa sawit. Maka menyiapkan syarat tersebut dibutuhkan kesanggupan dan kapasitas dari orang – orang yang konsern terhadap masalah tersebut. Serta, faktor internal dari setiap elemen tersebut (kontak maupun basis massanya) menjadi potensi dasar untuk membangun organisasinya. Melihat hal ini berdasarkan kesanggupan dan kemampuan (pengetahuan dan pengalaman historisnya) serta praktek kerja selama ini menempatkan petani plasma sebagai prioritas kerja dalam menyiapkan syarat – syarat tersebut, sembari juga mulai membangun secara terbatas organisasi buruh.

###

KRISIS RESESI EKONOMI GLOBAL, INFLASI DAN PENGARUH TERHADAP PETANI SAWIT
Krisis Ekonomi Politik Indonesia Ditinjau Dari Sistem Perkebunan Skala Besar

Disajikan oleh Badan Persiapan Pembentukan Nasional
Serikat Petani Kelapa Sawit (BPPN- SPKS)

Bagian Pertama
Krisis Ekonomi Politik Dilihat Dari Angka Inflasi
Rakyat Indonesia hingga hari ini selalu saja mendapat terpaan badai penderitaan. Ditengah semakin tingginya angka penggaguran,PHK masal dikalangan kelas buruh, pengusuran besar-besaran kaum pedagang kecil perkotaan atas nama keindahan kota, kemiskinan dipedesaan karena semakin hilangnya alat produksi dan ketersediaan alam yang semakin hari semakin menyempit. Hal tersebut sudah lama diderita rakyat Indonesia tanpa pernah berhenti, serangan sebelumnya adalah kenaikan harga-harga kebutuhan rakyat yang ditandai dengan kenaikan BBM dunia yang mempengaruhi dan memaksa pemerintah Indonesia harus merupah APBN –P yang berimplikasi terhadap kenaikan harga BBM dalam negeri yang memicu semua harga kebutuhan pokok rakyat turut meningkat. Pukulan yang terbaru adalah krisis ekonomi global yang ditandai dengan krisis kredit perumahan (subprime mortgage) mempengaruhi ekonomi di Amerika yang merupakan sentrum perekomomian dunia menghantam semua sendi ekonomi dunia dan mendorong terjadinya inflasi diberbagai belahan dunia termasuk Indonesia juga tidak terlepas dari terpaan badai ini.
Apabila dilihat indikator permukaan makro ekonomi sebelum krisis global terjadi, laporan BPS menyatakan bahwa angka inflasi bulan september berada pada kisaran 0,51 persen, sedangkan untuk laju inflasi tahun kalender dari
Kondisi ini mengisyaratkan target pencapaian inflasi yang disepakti oleh pemerintah dan BI yaitu target inflasi Januari-September 2008 sebesar 10,47%, sementara year on year sebesar 12,14 persen. Angka ini merupakan laju inflasi paling tinggi pada 3 tahun terakhir. Hal tersebut dipicu karena kenaikan harga-harga bahan pokok termasuk sewa perumahan. BPS mencatat beberapa komoditas yang mengalami kenaikkan harga antara lain adalah bahan bakar rumah tangga, ikan segar, daging ayam ras, daging sapi, telur ayam ras, ikan diawetkan, tempe, beras, nasi dengan lauk dan banyak lagi termasuk minyak goreng.pada tahun 2008 sebesar 5 persen dengan deviasi satu persen dengan cacatan bahwa potensi inflasi sangat tinggi sehingga bersama DPR mereka menyepakati angka 6,4 persen sebagai angka inflasinya sangat sulit dicapai.
Inflasi merupakan potret peristiwa moneter yang menggambarkan kenaikan harga barang, Dimana dalam hukum ekonomi tergambar posisi suplay dan demand (persedian dan penawaran) yang selalu terjadi dalam sistem pasar. Inflasi dapat diakibatkan oleh dua hal yaitu tarikan permintaan atau desakan biaya produksi. Inflasi tarikan permintaan (demand pull inflation) terjadi akibat adanya permintaan total yang berlebihan sehingga terjadi perubahan pada tingkat harga. Bertambahnya permintaan terhadap barang dan jasa mengakibatkan bertambahnya permintaan terhadap faktor-faktor produksi. Meningkatnya permintaan terhadap faktor produksi itu kemudian menyebabkan harga faktor produksi meningkat. Jadi, inflasi ini terjadi karena suatu kenaikan dalam permintaan total sewaktu perekonomian yang bersangkutan dalam situasi full employment. Yang kedua adalah Inflasi desakan biaya (cost push inflation) terjadi akibat meningkatnya biaya produksi (input) sehingga mengakibatkan harga produk-produk (output) yang dihasilkan ikut naik.
Kenaikan inflasi ini semakin menjelaskan ketimpangan ekonomi nasional yang gagal mengurus penataan produksi nasional untuk memenuhi kebutuhan pokok nasional dan semakin tingginya ketergantungan pada barang komoditas impor, khususnya komoditas pangan internasional, disisi lain strategi eksport yang dianut pemerintah tanpa berusaha memenuhi industri dan kebutuhan dalam negeri menyebabkan penderitaan rakyat semakin nyata.
Seharusnya Inflasi harus menjadi perhatian utama karena merupakan potret yang terjadi ditengah masyarakat. Semakin tinggi laju inflasi, maka semakin rendah kesejahteraan masyarakat karena nilai setiap sen uang yang dipegang orang terus menurun. Akibatnya daya beli melorot. Jadi, jika ekonomi dunia meradang, orang miskin Indonesia pun bisa jadi semakin miskin.

Krisis Global Dan Pengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Beberapa faktor kenaikan harga-harga kebutuhan pokok memang tidak bisa dipisahkan dengan faktor resesi ekonomi dunia yang kian memburuk seiring dengan krisis umum imprealisme : kelesuan ekonomi Amerika Serikat yang dipicu oleh krisis kredit perumahan (subprime mortgage); krisis finansial, krisis energi [minyak, gas, batubara], ditandai dengan kenaikan harga minyak di pasaran internasional yang telah menembus 117 US $/barel, namun terkoreksi pada angka 82 US $ / barel pada bulan oktober 2008 akibat permintaan terhadap minyak dunia menurun impas dari krisis yang terjadi di Amerika. Walaupun demikian harga minyak dunia yang sempat melambung memaksa berbagai sektor produksi ekonomi menaikkan ongkos produksinya dan tidak ikut terkoreksi hingga hari ini. Sedangkan disisi lain imbas dari pemanasan global telah menyerang lingkungan hidup bumi manusia, dengan cuaca buruk, gelombang badai, banjir, longsor, telah memukul hampir semua produksi pertanian dan kelancaran sistem transportasi dunia.
Segala sesuatu ada saling hubunganya, krisis ekonomi Amerika kemudian menjadi krisis global yang berpengaruh pada sektor ril ditingkat lokal. Karena centrum kekuatan akumulasi modal kapitalis berada di negara ini, AS merupakan pasar eksport terbesar didunia termasuk pasar ekport Indonesia. Coba tengok angka-angka ekspor nonmigas Indonesia ke AS selama ini yang tercatat di Badan Pusat Statistik dan diolah kembali oleh Departemen Perdagangan. Sekilas terlihat betapa produk Indonesia sangat bergantung pada pasar Amerika karena ekspor Indonesia ke negara itu menduduki peringkat kedua terbesar setelah Jepang.
Ekspor nonmigas Indonesia ke AS meningkat dari 7,17 miliar dollar AS pada 2002 menjadi 10,68 miliar dollar AS pada 2006 atau meningkat 11,74 persen. Selama Januari-Agustus 2007, ekspor ke AS sudah mencapai US$ 7,48 miliar AS atau meningkat 5,14 persen dari periode yang sama 2006.
Itu artinya, peran ekspor ke AS terhadap total ekspor nonmigas Indonesia mencapai 12,45 persen, setingkat dibawah ekspor ke Jepang yang mencapai 15,36 persen.
Akibat orientasi eksport produk yang terlalu bertumpu pada pasar Amerika mengakibatkan hantaman telak bagi Indonesia karena daya beli komsumsi Amerika akan merosot akibat krisis finasial yang menerpanya. Bagi Indonesia, krisis ini akan memiliki dampak yang saling terkait diberbagai sektor. Pada akhirnya,semua ini akan memperlambat pertumbuhan.
Adapun dampak-dampak yang terjadi pada perekonomian Indonesia meliputi: Pertama, krisis global akan menyebabkan terganggunya stabilitas makro nasional. Ini dimulai dengan pertumbuhan yang melambat,karena permintaan produk dalam negri oleh pihak konsumen luar negeri yang menurun memaksa industri dalam negeri harus memangkas biaya produksi dimana cara yang paling mudah adalah dengan mengurangi tenaga kerja termasuk mem-phk buruh. Ini berkaitan erat dengan inflasi yang merayap terus naik, juga factor peningkatan suku bungga yang mengakibatkan mengikisnya pendapatan riil rumah tangga akibat besarnya biaya yang dikaitkan dengan tinggi rendahnya bunga.
Kedua, dampak krisis global akan menohok secara langsung dan tidak langsung industri nasional. Bagi perusahaan yang bergerak disektor industri, kenaikan harga minyak akan meningkatkan biaya produksi langsung berupa biaya penggunaan BBM. Selain itu,akan meningkatkan biaya harga komponen (raw materials) impor maupun lokal. Kenaikan ini juga otomatis akan meningkatkan ongkos transportasi dalam jalur distribusi.
Ketiga, peningkatan inflasi dan harga barang industri, serta kenaikan harga BBM akan menggerus pendapatan riil rumah tangga. Hal ini pada gilirannya akan dimanifestasikan dalam bentuk penurunan tingkat konsumsi dan investasi domestik, yang akan semakin menambah tekanan ke bawah pada tingkat pertumbuhan.

Hantaman Krisis Global Bagi Rakyat Khususnya Petani Sawit
Pemerintah Indonesia hari ini tidak mampu mengurus semua persoalan rakyat, karena watak rezim hari ini yang mengabdikan dirinya untuk kepentingan pemodal. Ini ditandai dengan berbagai kebijakan yang sangat pro modal. Sejak tahun 2000 sektor industri minyak sawit sangat diminati oleh pasar dunia karena kebutahan komsusmsi bahan pangan dan kosmetik selain itu alternative pengunaan bahan bakar nabati (biofuel) mendorong naiknya harga CPO dunia sehingga dianggap sanggat menguntungkan bagi devisa Negara melaui eksport CPO yang sangat mengiurkan, Devisa dari industri minyak sawit pada tahun 2006 menurut komisi minyak sawit Indonesia berada pada urutan nomor 2 pada eksport non migas sektor pertanian dengan nilai ekspor komoditas perkebunan 2007 mencapai US$ 12,3 miliar (Rp 115,6 triliun) atau naik 21,5 persen dibandingkan 2006 yang mencapai US$ 10,11 miliar (Rp 95 miliar). Angka ekspor itu telah melampaui target sejak Oktober 2007 yang mencapai US$ 11,25 miliar (Rp 105,7 triliun).
Melihat peluang tersebut kemudian pemerintah menargetkan pembukaan perkebunan sawit hingga 20 juta ha yang tersebar hampir disetiap propinsi di Indonesia. Pada tahun 2007 kebun yang sudah dibuka adalah 7,4 juta ha dan produksi CPO yang dihasilkan mencapai 17,5 juta ton menghantarkan Indonesia sebagai produsen terbesar minyak sawit mengalahkan Malaysia. Ambisi tersebut harus dibayar dengan terjadinya konflik dimana-mana akibat keserakahan antar pemodal dan birokrasi dalam mencari keuntungan, konflik sosial terutama konflik tanah meningkat berbanding lurus dengan jumlah luasan pembukaan perkebunan. Lokasi ijin yang diberikan tidak memperhatikan daya dukung ekologi sehingga terjadinya konversi hutan besar-besaran, asap dan banjir sudah merupakan bencana yang sering ditemui hampir disetiap tahun. Pada Tahun 2003 sampai 2004 saja luas lahan pertanian menyusut 703.869 hektar dari 8.400.030 hektar menjadi 7.696.161 hektar, mengakibatkan kerawanan pangan dibeberapa daerah ditengarai pembukaan perkebunan sawit juga ikut andil dalam hal ini.
Disisi lain memang keuntungan dapat diperoleh karena semakin meningkatnya harga TBS (Fresh Fruit Brunch) ditingkat petani sawit disebabkan permintaan pasar yang besar. Sejak tahun 2000 sampai tahun 2007 harga TBS melonjak tajam dari harga Rp 400-600/ kg mencapai hingga angka Rp 2000/ kg. Petani sawit ikut merasakan nikmatnya harga ini dan mendorong mereka untuk terlibat dalam perkebunan sawit, bahkan mereka berani untuk mengkonversikan kebun karet dan lahan pangan untuk dijadikan kebun sawit dengan dibantu oleh pemerintah melalui kredit perbankan yang sesunguhnya “keblinger” karena topangan mikro ekonomi yang lemah. Misalnya saja petani tidak diberikan penyuluhan soal keahlian budidaya tanaman sawit untuk meningkatkan produktivitasnya sehingga mereka cenderung menambah ekspansi lahan, justru sarana produksi terpangkas dengan meningkatnya harga pupuk dan pestisida yang sangat sulit didapatkan oleh petani, sementara untuk angkutan mereka berharap pada angkutan perusahaan padahal TBS harus diangkut sampai ke pabrik milik perusahaan 1 kali 24 jam, selebihnya harga akan menurun karena rendeman minyak sawitnya akan berkurang. Akibatnya petani sawit harus bergantung kepada perusahaan dan dijerat utang ditengah inflasi yang semakin meninggi. Hantaman telak terjadi ketika krisis yang terjadi di Amerika mempengaruhi seluruh perekonomian dunia yang mengakibatkan resesi dan pasti akan menghantam pasar eksport yang berbasikan komoditas dimana konsumen akan melakukan penundaan pembelian atau terpuruk karena daya belinya menurun akibat biaya produksi yang meninggi dikarenakan angka inflasi yang besar.
Dampak langsung ke petani sawit atas krisis ekonomi global ini mengakibatkan permintaan minyak sawit dunia menurun, sehingga industri minyak sawit di Indonesia harus dikurangi untuk mengimbangi suplay atas permintaan minyak sawit yang menurun. Disisi lain turunnya permintaan minyak sawit berakibat turunnya harga minyak sawit karena daya beli dan permintaan yang menurun, artinya perusahaan tidak mau membeli TBS dari petani untuk menjaga supply mereka cenderung lebih mengutamakan TBS yang berasal dari kebun inti mereka. Ini mengakibatkan harga TBS di tingkat petani langsung terjun bebas.
Korban yang paling dirugikan dalam hal ini tentunya adalah petani sawit itu sendiri, padahal klaim pemerintah dari total luasan kebun sawit 2,6 juta merupakan kebun rakyat yang mempekerjakan 4,5 juta KK petani sawit disektor ini. Setelah mereka bisa sedikit menikmati manisnya minyak sawit, hari ini mereka terpuruk pada level yang terendah dengan harga TBS untuk petani plasma pada bulan oktober dibawah Rp. 1060 / kg (kalbar) di Rp. 700 (kaltim) Rp.800 (Jambi) itu tergantung umur tanam sawitnya , sementara bagi petani swadaya yang tidak bisa dilindungi oleh aksi tengkulak sangat parah dimana harga TBS hanya berkisar pada harga Rp 400-600 / kg bahkan salah satu Kabupaten di Propinsi jambi TBS hanya dihargai Rp. 80/kg. padahal berdasarkan data harga eksport dari kantor pemasaran bersama (joint market office) PT. Perkebunan Nusantara harga komoditas eksport sawit update pada tgl 20 oktober 2008 untuk sawit lokal masih berkisar pada RP 4211/ kg sementara untuk sawit eksport Rp.490/ kg.
Sangat ironis dalam kondisi ini mereka tetap harus menanggung biaya kredit diperbankan dengan bungga yang ikut meningkat juga (plasma), sementara untuk memenuhi kebutuhan pangan tidak ada lagi tanah untuk menghasilkan akibat sudah dikonversi menjadi sawit sehingga harus membeli. Bagaimana mereka bisa bertahan ditengah inflasi yang sangat tinggi hari ini ?? akibatnya dijambi dilaporkan ada petani yang bunuh diri akibat tidak mampu menahan beban hidup, dilaporkan juga di Kabupaten Merangin banyak yang masuk rumah sakit jiwa akibat stres dan kebanyakan berasal dari petani kelapa sawit.
Ketidakmampuan Rezim Dalam Mengurus Kekayaan Alam Dan Ekonomi Rakyat
Fenomena tersebut sesungguhnya bisa diantisipasi apabila kemauan dan dedikasi yang tinggi untuk mensejahterakan rakyat ada pada nurani pimpinan negeri ini. Platform ekonomi yang tidak bergantung pada eksport dan diarahkan untuk pemenuhan dalam negeri seharusnya menjadi tumpuan utama. Kondisi objektif Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam namun penduduknya miskin, itu diakibatkan sumber-sumber fital rakyat telah dikuasai oleh investor asing, semisal Freeport di papua, Exxon di aceh, Aqua, Newmont dll. Pemerintah selalu saja sesumbar dan berdalih dengan teori dan angka-angka statistik tanpa pernah melihat situasi ril yang terjadi pada rakyatnya semisal petani sawit yang bunuh diri dijambi akibat menurun harga TBS. Waktu krisis finansial terjadi di Amerika pada juli 2007 mulai menandakan terjadinya krisis global, pemerintah Indonesia sesumbar bahwa fundamentalis ekonomi makro Indonesai masih kuat. Bank Indonesia justru mengatakan bahwa perlambatan perekonomian global yang ada di AS dan Eropa tidak serta merta akan menurunkan ekspor barang Indonesia. Kenyataan berbalik menjungkirbalikan semuanya, gejolak ekonomi global berdampak langsung kepada perekonomian di Indonesia karena jika ekonomi AS melemah, kinerja ekspor nasional akan terganggu, karena jika permintaan luar negeri berkurang, industri akan melakukan penyesuaian antara lain mengurangi produksi. Jika produksi dikurangi, tenaga kerja pun otomatis akan dikurangi dan akibatnya pengangguran akan meningkat dan angka kemiskinan melonjak karena kehilangan sumber produksi. Artinya, jika AS sakit, Indonesia terkena langsung getahnya, rakyatlah yang menderita termasuk petani sawit dalam sektor industri minyak sawit yang bergantung pada eksport.
Selain itu pasar finasial (saham) juga sangat terpengaruh oleh krisis keuangan Amerika, sebab perputaran uang dipasar finansial –baik saham maupun valas masih didominasai oleh aliran dana dari luar negeri, termasuk beberapa perusahaan industri minyak sawit yang masuk dalam pasar saham ini dalam Indeks Saham Gabungan (ISG). Pasar finansial merupakan dimana uang panas “hot maney” bercokol. Artinya uang dalam pasar finansial bisa tiba-tiba pergi dan bisa berdampak pada nilai tukar Rupiah. Bulan oktober 2008 nilai tukar Rupiah bahkan anjlok hingga angka Rp 11.700 terhadap mata uang dolar Amerika. Hal tersebut terjadi karena pasokan dollar dalam negeri menurun akibat meningkatnya permintaan terhadap dollar. Hal ini wajar karena kepercayaan terhadap mata uang dollar Amerika lebih besar dari pada mata uang Rupiah sehingga orang lebih cenderung menukar mata uang dollar dalam pasar finansial. Kondisi ini sangat ironis dengan pernyataan pemerintah bahwa kekuatan perekonomian Indonesia masih kuat tapi justru masyarakat tidak percaya terhadap Rupiah bahkan lebih percaya mata uang dollar Amerika yang lagi mengalami krisis. Apa yang sebenarnya terjadi ? Tidak lain tidak bukan karena uang tidak pernah mengenal nasionalisme, dimana menguntungkan disitu dia akan bertengger.
Disisi lain akibat melemahnya Rupiah, nilai kredit perbankan menjadi lebih tinggi dan berpengaruh langsung pada keuangan perusahaan dalam membayar kredit apalagi perusahaan yang bersandar pada bahan baku import yang harus dibeli dengan mata uang dollar. Akibatnya sector industri dalam negeri mengalami pukulan dan akan meningkatkan pengangguran karena biaya produksi meningkat dan akhirnya berujung pada kemiskinan, lagi-lagi rakyat yang menderita.
Ketika krisis semakin jauh mempengaruhi ekonomi Indonesia pemerintah kemudian panik dan membuat kebijakan yang tergesa-gesa tanpa antispasi sejak awal. Pemerintah SBY –JK kemudian membuat 10 langkah yang harus ditempuh untuk menghadapi krisis keuangan Amerika Serikat agar tidak memberikan pengaruh buruk terhadap perekonomian Indonesia yang terkesan euphoria ditengah inflasi yang sudah meninggi dan tingkat kepercayaan masyarakat yang lemah terhadap pemerintah dan nilai tukar Rupiah yang sudah mencapai angka Rp.11.000. Indonesia kemudian ikut-ikutan mengikuti paket kebijakan “bail out” Amerika yang sempat di tolak oleh DPR nya Amerika namun kemudian disetujui oleh kongres Amerika yang memuat tiga hal yaitu : pengucuran dan sebesar US $ 700 miliar untuk membeli utang kredit perumahan yang terkena masalah, menaikan jaminan simpanan di Bank sebesar US $ 100.000 menjadi US $ 250.000./orang dan membolehkan lembaga penjamin simpanan untuk meminjam dana talangan sebesar apapun kepada negara. Perpu nomor 4 tahun 2008 diterbitkan pemerintah untuk menjamin kesulitan likuiditas dan persoalan perbankan dalam menghadapi krisis juga dadakan diterbitkan. Perusahan milik Pemerintah kemudian diperintahkan untuk membeli kembali (buyback) saham-saham BUMN yang diparkir diluar negeri untuk menjaga krisis jatuhnya Rupiah, sangat ironis dengan gembar-gembor privatisasi BUMN yang sebelumnya digaungkan oleh pemerintah. Selain itu juga BI menaikan jaminan tabungan hingga mencapai 2 miliar rupiah tentunya bagi pemodal dan orang kaya, sementara petani sawit harus berusaha mencari penghasilan tambahan untuk melunasi cicilan kredit diperbankan.
Lagi –lagi rakyat miskin dikorbankan untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi. Kenyataan dilapangan ditingkat rakyat kecil sama sekali tidak tersentuh dengan paket kebijakan ini malah memberi intensif bagi orang kaya situan kapitalis yang akan semakin menghisap darah buruh dan tani di negeri ini, termasuk petani sawit.
###

PERNYATAAN SIKAP
Persatuan Rakyat Kalimantan Barat
(AGRA, SERIKAT TANI SERUMPUN DAMAI (STSD), SERIKAT PETANI KELAPA SAWIT (SPKS), UP Link, Lembaga GEMAWAN, WALHI Kalbar, FMN)
Menuju Peringatan Revolusi Kemerdekaan 1945, 17 Agustus 2008 dan Hari Tani Nasional 24 September 2008
STOP KEKERASAN DAN HENTIKAN PERAMPASAN TANAH – TANAH RAKYAT UNTUK PERTANIAN SKALA BESAR, PERKEBUNANA KELAPA SAWIT SKALA BESAR, USAHA KEHUTANAN DAN PERTAMBANGAN
Dan
LAKSANAKAN LAND REFORM SEJATI  TANAH UNTUK RAKYAT; AKUI, SYAHKAN TANAH – TANAH YANG TELAH DIKUASAI, DIKELOLA DAN DIMANFAATKAN RAKYAT SECARA TURUN TEMURUN OLEH RAKYAT

Tanah dan Kekayaan Alam merupakan Sumber Hidup dan Penghidupan Ekonomi bagi Kaum Tani, Masyarakat Adat dan Masyarakat Pedesaan Pada Umumnya. Tidak hanya itu, tumbuh dan berkembangnya kebudayaan yang berlandas pada kearifan, kebijaksanaan dan keseimbangan, juga seni budaya yang tumbuh berkembang dimasyarakat kesemuanya itu tidak bisa dilepaskan hasil dari relasi manusia dengan Tanah dan Kekayaan Alamnya. Jadi kami tegaskan kembali, bahwa bagi Kaum Tani, Masyarakat Adat dan Masyarakat Pedesaan Pada Umumnya menjadikan Tanah dan Kekayaan Alam sebagai pondasi bagi kehidupan dan kemajuannya serta secara umum juga bagi kemajuan Bangsa Indonesia.
Namun demikian, karena karekter Negara Indonesia yang anti rakyat maka perampokan dan penjarahan terhadap Tanah dan Kekayaan Alam Rakyat terjadi secara kasar, terbuka dan membabi buta. Kenyataan ini tidak bisa dibantah oleh siapapun karena sangat jelas terpampang didalam berbagai produk hukum yang disahkan oleh Pengusa Negara seperti UUPM No. 25 Th. 2007, PP 77 Th. 2007, serta UU sektoral seperti UU Perkebunan No. 18 Th. 2004, UU Kehutanan No. 41 Th. 1999 dan juga di bidang Pertambangan, Energi, Perindustrian (Zona Ekonomi Bebas) dan masih banyak lainnya serta peraturan – peraturan sampai ketingkat daerah yang semua itu mengabdi pada kepentingan kapitalis besar monopoli, tuan tanah jahat dan juga birokrat korup.
Kalimantan Barat juga tidak mau kalah berlomba Pemerintahnya (Tingkat Propinsi dan Kabupaten) membabi buta melelang tanah dan kekayaan alam yang jelas – jelas disitu ada masyarakat yang mengusai dan mengelolanya, dengan atas nama mendatangkan investasi melalui omong kosong besar untuk kesejahteraan rakyat. Tanah yang dilelang oleh Pemerintah Kabupaten dan Propinsi untuk Perkebunan Kelapa Sawit hingga bulan Agustus 2008 sudah mencapai 4,6 Juta Ha dengan bentuk berupa 290 Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan (Pernyataan Kepala Dinas Perkebunan Kalbar Idwar Hanis sumber Kompas Rabu 6 Agustus 2008. Jika dibandingkan dengan data penelitian yang dilakukan bersama oleh Sawit Watch, Walhi Kalbar dan ID pada tahun 2007 ijin yang diterbitkan untuk Perkebunan Kelapa Sawit seluas 3.575.759 Ha, maka akan ditemukan kelipatan sebesar 128,64 % ( 1.024.241 Ha).
Belum lagi, untuk melapangkan agendanya agar lebih mudah mendapatkan tanah – tanah rakyat berbagai tipu muslihat dilakukan melalui proyek yang diluncurkan. Salah satunya proyek ajudifikasi yang dibiayai oleh Bank Dunia (WB) sebagai kelanjutan dari proyek serupa, dengan tujuan menggantikan bukti penguasaan rakyat yang tidak memiliki nilai (harga) dengan bukti baru yang meiliki nilai (harga). Karena bukti berupa sertifikat tersebut lebih berharga dari nilai tanahnya itu sendiri, maka tanahnya akan mudah berpindah kepenguasaan. Sebagaimana kejadian yang menimpa masyarakat di Desa Sui Itik Kec. Kakap, masyarakat yang sudah turun – temurun menggarap tanah tersebut tiba – tiba bukti (sertifat) kepunyaannya tanpa sepengetahuannya sudah berada di Bank menjadi agunan. Kejadian lebih aneh lagi terjadi di Desa Sui Rengas Kec. Kakap, tanah – tanah yang sudah puluhan tahun diagarapnya tiba – tiba yang mempunyai sertifikat orang lain bahkan sudah berpindah tangan sampai dua tiga orang, celakanya yang memiliki sertifikat sekarang orang – orang yang tidak terlalu berkepentingan terhadap tanah tersebut seperti politisi, birokrat, kontraktor dan akademisi. Penyelewengan lain terhadap proyek tersebut juga terjadi, dimana proyek yang seharusnya gratis namun oleh aparat birokrasi yang bertanggung jawab malah ditarik bayaran, serta sertifikat tidak langsung diberikan namun ditahan oleh aparat tersebut.
Benarkah mendatangkan Kesejahteraan bagi masyarakat serta infrastruktur wilayahnya terbangun? Ternyata tidak, karena yang terjadi justru menuai konflik baik antara masyarakat dengan perusahaan maupun diantara masyarakat, hampir setiap hari media kita menyuguhi Konflik atas soal ini dari Sambas, Singkawang, Bengkayang, Kab. Pontianak, Kubu Raya, Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi sampai Ke Kab. Kapuas Hulu. Konflik diperkeras dengan adanya Teror, Intimidasi dan Kekerasan yang menimpa Kaum Tani Masyarakat Adat serta Masyarakat Pedesaan pada Umumnya seperti pemukulan terhadap Ketua STSD Sambas, Penembakan terhadap Masyarakat di Kab. Melawai dan lainnya serta yang pasti dalam posisi dipersalahkan pasti rakyat seperti pemenjaraan terhadap 4 Petani Kelapa Sawit di Sanggau. Serta, strategi Perluasan (Ekspansi) dan Skala Besar (Monopoli) dalam membangun Perkebunan Kelapa Sawit tidak dibarengi dengan kemampuan Kapasitas Pabrik Pengolahan hasil Tandan Buah Segar Sawit yang tidak seimbang dampaknya pada hasil dari TBS petani tidak tertampung oleh Pabrik, seperti yang terjadi di Belitang Kab. Sekadau pernah sampai 6 bulan TBS – nya tidak dipanen (SP 8) dengan alasan Perusahaan (Lyman Group) sudah kelebihan buah sehingga tidak bisa menampung buah dari Petani.
Produktifitas membutuhkan ketrampilan dan perawatan yang intensif dalam menjalankan usaha Pertanian. Karena asupan dari luar berupa pupuk dan obat – obatan yang menyebabkan tanah dan tanaman menjadi tergantung terhadap hal tersebut, maka walaupun hal tersebut tidak baik untuk lingkungan namun kebutuhan akan Pupuk dan Obat tidak bisa dihindari lagi. Namun demikian, saat ini sangat susah sekali untuk mendapatkan Pupuk dan Obat – Obatan yang dibutuhkan oleh Kaum Tani, kalaupun ada harganya sangat mahal, apalagi untuk mendapatkan Pupuk yang bersubsidi akan sangat susah sekali.
Berdasarkan keadaan yang melanda Kaum Tani, Masyarakat Adat serta Masyarakat Pedesaan pada umumnya, agar terjadi perubahan atas situasi hari ini menuju kehidupan yang lebih baik maka kami menuntut:
1. Hentikan Pemberian Ijin yang akan dijadikan legitimasi untuk merampas tanah – tanah yang dikuasai, dimanfaatkan dan dikelola oleh Kaum Tani, Masyarakat Adat dan Masyarakat Pedesaan Pada Umumnya
2. Batalkan Ijin Usaha Perkebunan, Ijin Usaha Kehutanan yang jelas – jelas Kaum Tani, Masyarakat Adat dan Masyarakat Pedesaan seperti Penolakan Masyarakat Teluk Keramat, Sejangkung dan Galing Kab. Sambas terhadap PT. SAM (Ijin Untuk Perkebunan Kelapa Sawit), Penolakan Masyarakat Teluk Keramat, Jawai Kab. Sambas terhadap PT. BMH (Ijin Untuk Hutan Tanam Industri), serta Penolakan terhadap Perusahaan – Perusahaan yang mendapatkan Konsesi di tempat – tempat lain yang dilakukan oleh Kaum Tani, Masyarakat Adat dan Masyarakat Pedesaan Pada Umumnya diwilayah Kalimantan Barat
3. Evaluasi terhadap seluruh Ijin Usaha Perkebunan, Ijin Usaha Kehutanan, Pertambangan dan Ijin Usaha Lainnya yang menyebabkan hilangnya Tanah – Tanah Kaum Tani, Masyarakat Adat dan Masyarakat Pedesaan Pada Umumnya serta Konsultasikan secara terbuka, demokratis dan informasi yang seimbang terhadap Ijin Usaha tersebut.
4. Akui dan Sahkan Tanah – Tanah Kaum Tani, Masyarakat Adat dan Masyarakat Pedesaan Pada Umumnya dengan Prinsip Keadilan seperti Masalah Ajudifikasi di Sui Itik, Sui Rengas Kec. Kakap yang menimbulkan tumpang tindihnya bukti kepemilikan antara Petani Penggarap dengan Pemegang Sertifikat, Penipuan terhadap Kaum Tani
5. Serahkan Tanah – Tanah yang ditelantarkan oleh Perusahaan Pemegang Hak Konsesi kepada Kaum Tani, Masyarakat Adat dan Masyarakat Pedesaan Pada Umumnya dengan Prinsip Keadilan
6. Pembagian ulang kebun – kebun inti yang sangat luas dan dimonopoli oleh perusahaan kepada kaum tani, masyarakat adat dan masyarakat pedesaan pada umumnya yang berhak mendapatkannya.
7. Tingkatkan produktivitas pertanian rakyat dengan jaminan akan pupuk bersubsidi yang menjangkau kebutuhan usaha pertanian rakyat, Ketersediaan akan bibit yang memadai serta bimbingan tekhnis untuk meningkatkan kapasitas ketrampilan rakyat dan kepastian pasar dan jaminan harga atas hasil produksi petani .
8. Tingkatkan jaminan kerja dan kesejahteraan bagi buruh – buruh yang bekerja dibidang Perkebunan, Kehutanan dan sektor lainnya.
9. Hentikan segala bentuk intimidasi, Teror dan kekerasan yang ditujukan kepada Kaum Tani, masyarakat adat dan masyarakat pedesaan pada umumnya yang sedang berjuang menuntut dan mempertahankan hak – hak demokratisnya seperti kasus petani kelapa sawit di Kec. Bonti Vs. PT. MAS – Kab. Sanggau yang hari ini 3 orang masih mendekam dipenjara, Petani Kelapa Sawit di Kec. Kembayan Vs. PT. PN XIII yang hari ini 1 orang sedang diproses di Pengadilan Negeri Sanggau, serta kejadian – kejadian tindak intimidasi dan kekerasaan di Kab. Sambas, Ketapang, Bengkayang, Sanggau, Sekadau, Melawi, Sintang, Kapuas Hulu dan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia yang jelas – jelas mencederai demokrasi, rasa keamanan dan keadilan rakyat.
10. Jalankan secara murni dan konsukwen UUPA No. 5 Th. 1960, UUPBH, PP No. 224 Th. 1961, TAP MPR No. 9 Th. 1999 serta batalkan seluruh aturan yang menyebabkan terampasnya tanah rakyat seperti UUPM No. 25 Th. 2007, PP 77 Th. 2007, serta UU sektoral seperti UU Perkebunan No. 18 Th. 2004, UU Kehutanan No. 41 Th. 1999 dan juga di bidang Pertambangan, Energi, Perindustrian (Zona Ekonomi Bebas).

Salam Demokrasi

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.